Tindak pidana terorisme dalam kuhp pdf

Dalam undangundang tindak pidana terorisme ini juga informasi elektronik dan dokumen elektronik telah memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Sehingga diperlukan asasasas yang diberlakukan secara umum di setiap. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu kitab undang undang hukum pidana kuhp, akhirnya pemerintah menyusun peraturan pemerintah pengganti undangundang perpu nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 april 2003 disahkan menjadi undangundang dengan. Tindak pidana menurut moeljatno pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu penertian dasar dalam hukum pidana. Penerapan po litik kriminal dalam pena nggulangan tindak pidana terorisme m erupakan t indakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk menekan a ngka kejahatan tindak p idana t erorisme. Upaya pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme dalam undangundang pemberantasan tindak pidana terorisme pada pasal disebutkan, bahwasannya seseorang yamg. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme randy pradityo 21 tsvinding bphn volume 5, nomor 1, april 2016 c. Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pada peristiwa peledakan bom bali tanggal 12 oktober 2002. Sedangkan dalam kuhap penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Didalam kuhp, sebagai contoh dapat dikemukakan pasal 169 kuhp, turut serta dalam perkumpulan yang terlarang, pasal 398 kuhp dan pasal 399 kuhp. Undangundang uu tentang perubahan atas undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undangundang. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut.

Tindak pidana pendanaan terorisme sulis setyowati, s. Kebijakan formulasi pendanaan terorisme dalam hukum pidana indonesia beberapa catatan atas ruu tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme 1 oleh. Berdasarkan unsurunsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan pasal 378 kuhp di atas, maka r. Ketentuan pidana dalam perundangundangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di. Rancangan kitab undangundang hukum pidana kuhp nasional yaitu dalam. Pdf penerapan politik kriminal dalam penanggulangan tindak.

Sementara itu, sudut undangundang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasalpasal peraturan perundangundangan yang ada. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Tindak pidana adalah merupakan pengertian suatu hal yang yuridis, seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian. Kuhp adalah kitab undangundang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di indonesia. Memasukkan pasal tipikor di ruu kuhp adalah langkah. Asas teritorial asas ini diatur juga dalam kitab undangundang hukum pidana kuhp yaitu dalam pasal 2 kuhp yang menyatakan. Korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam beberapa undangundang tentang tindak pidana khusus yang lama, digunakan istilah berupa uraian yang panjang, yaitu. Jun 28, 2015 sementara itu, sudut undangundang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasalpasal peraturan perundangundangan yang ada. Pemberlakuan kuhp baru dalam ranka penegakan hukum menjadi tolak ukur sampai dimana sanksi hukum pidana memiliki makna khusus berkarakter khas indonesia dalam mengubah perilaku bangsa yang sesuai dengan hukum. Keberadaan undangundang pemberantasan tindak pidana terorisme di samping kuhp dan undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana kuhap, merupakan hukum pidana khusus.

Kitab undangundang hukum pidana kuhp yang dalam rumusan pasal tersebut berbunyi. Tindak pidana dalam kuhp dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustaan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat undangundang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana. Gagasan ruu kuhp tentang kewenangan aparat penegak hukum dapat menangkap seseorang yang masuk. Perubahan peraturan pemerintah pengganti undang undang. Untuk memberikan gambaran mengenai putusan hakim terhadap tindak pidana terorisme berdasarkan undangundang no. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan hukum pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena. Hazewinkel suringa menyebutkan pula adanya dasar peniadaan pidana yang murni. Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif hak asasi manusia. Dimana perbuatan pidana selalu berkembang atau menjadi lebih banyak macamnya. Klt skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas jenderal soedirman. Undangundang uu tentang perubahan atas undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan hukum pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena 15. Barangsiapa melakukan tindak pidana tersebut dalam kuhp yang ditarik sebagai tindak pidana korupsi, yang berdasarkan undangundang no.

Pdf politik hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam. Analisis yuridis terhadap tindak pidana terorisme di. Dalam beberapa perkara terorisme, terdakwa menggunakan pasal 1 ayat 1 kuhp sebagai upaya pembelaan diri. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan. Tindak pidana terorisme bwt ngajar linkedin slideshare. Pembaharuan hukum pidana di indonesia general knowledge. Dalam hukum pidana ada suatu adagium yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Penanganan pelaku tindak pidana terorisme dalam perlindungan. Kedua, delik terorisme harus dimasukan dalam peraturan perundangundangan khusus karena tindak pidana terorisme merupakan kejatahan luar biasa extra ordinary crime discover the worlds research. Negara yang teribat dalam peperangan juga sering melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil dan tidak diberi label sebagai teroris.

Dalam dunia internasional, tindak pidana terorisme mulai terkenal pada saat serangan teroris pada gedung world trade center di amerika serikat pada tanggal 11 september 2001. Pengesahan ini masih menuai polemik karena dalam uu tersebut terdapat sejumlah potensi masalah yang bisa mewarnai proses pemberantasan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa itu. Lalu, dalam kegiatan belajar 2 akan dikemukakan mengenai ruang lingkup tindak pidana khusus yang terdiri mulai dari macammacam tindak pidana khusus, subjeknya, serta peraturan perundangundangan yang mengatur tindak pidana khusus tersebut. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Tindak pidana adalah merupakan pengertian suatu hal yang yuridis.

Dalam ketentuan kitab undangundang hukum acara pidana kuhap disebutkan. Penerapan asas retroaktif dalam tindak pidana terorisme menurut peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 dan nomor 2 tahun 2002. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme yang bersifat internasional international terrorism, perumusan tindak pidana yang bersifat nasional baik yang diatur dalam kuhp maupun yang diluar kuhp belum memadai mengingat elemen kejahatan yang bersifat spesifik dan tak tertampungnya pelbagai aspirasi yang berkembang baik secara. Dari 22 tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur di luar kuhp, 14 jenis tindak pidana khusus masuk ke dalam rumusan delik rkuhp per 8 maret 2018. Terorisme pada awalnya bersifat kecil dan local dengan sasaran terpilih dan berada dalam. Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai asas retroaktif ini diatur dalam penjelasan pasal 4, pasal 18 ayat 3 uu no. Terkait penangkapan terdapat dalam pasal 28 ruu terorisme yang bebrunyipenyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme dalam waktu paling lama 30 tiga puluh hari, dengan pasal ini, maka rentang waktu penangkapan akan bertambah 23 hari dari ketentuan sebelumnya sebanyak 7. Pemberantasan tindak pidana terorisme di dasarkan pada surat keputusan.

Kajian tindak pidana terorisme dalam presfektif hukum pidana. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu. Pasal penangkapan dan penahanan dalam ruu terorisme harus di. Pasal penangkapan dan penahanan dalam ruu terorisme harus. Salah satu kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat pada akhir tahun 2016 mengakibatkan hilangnya nyawa, harta, merusak fasilitas publik dan menimbulkan rasa takut yang meluas ditengah masyarakat adalah kasus terorisme.

Kuhp baru merupakan hasil karya bangsa di bidang hukum pidana yang dibentuk dalam rangka menyongsong era baru millennium pada abad ke21. Berdasarkan ketentuan dalam kitab undang undang hukum pidana seperti pasal 310 ayat 3 kuhp, pasal 166 untuk delik dalam pasal 164 dan 165, pasal 221 ayat 2. Hukuman tindak pidana terorisme menurut uu nomor 15 tahun. Keempatbelas delik khusus tersebut adalah, narkotika, kejahatan siber, pencucian uang, korupsi, pelanggaran ham berat. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, hanya bersifat menyembuhkan gejala kurieren am symptom dan bukan sebagai faktor yang. Apabila ada warga negara asing yang berada dalam suatu negara telah melakukan tindak pidana dan tindak pidana tidak di adili menurut hukum negara tersebut maka berarti bertentangan dengan kedaulatan negara tersebut. Misalnya, kuwait baru baru ini menerapkan undangundang pembiayaan terorisme 20, hukum. Masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana pasal 1 ayat 1 kuhp yang berbunyi. Pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan persiapan dalam. Tindak pidana terorisme dalam undangundang nomor 15 tahun 2003 a. Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongan terhadap kejahatan kemanusiaan crime.

Jul 03, 2012 untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme. Pompe, mezger, moelyatno pengaturan didalam kuhpdidalam kuhp diatur dalam pasal 63 sd 71 yang terdiri dari. Tindak pidana terorisme dalam waktu paling lama 30 tiga puluh hari. Perpu no 1 thn 2002 pemberantasan tindak pidana terorisme.

Widiartana,2014,victimologi perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan,penerbit universitas atma jaya. Semakin lama bentuk tindak pidana terorisme semakin berkembang. Meski kemudian muncul istilah state terorism, namun mayoritas membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan terorisme, hanyalah sebatas bahwa aksi terorisme dilakukan secara acak, tidak mengenal kompromi, korban bisa saja militer atau sipil. Memperberat ancaman pidana dalam pasal 542 ayat 2 tentang residive perjudian dalam kuhp dari pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal rp. Bagaimana kebijakan rancangan undangundang ruu pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif hak asasi. Kegiatan belajar 1 akan dikemukakan mengenai apa pengertian dari tindak pidana khusus. Pengertian tindak pidana terorisme ray pratama siadari. Dalam undangundang pemberantasan tindak pidana teroris terdapat pasal 28 yang mengalami perubahan dari undangundang sebelumnya, yang berbunyi. Tindak pidana khusus tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar kitab undangundang pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah kuhp diatur dalam pasal 103 yaitu. Nyaris tidak ada yang berhasil meyakinkan hakim bahwa pemberlakuan surut jerat terorisme melanggar prinsipprinsip dasar hukum pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 kuhp. Jenisjenis delik terbagi menjadi 10 diantaranya yaitu.

Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan anak kandung adalah meliputi bagaimana peran hukum pidana dalam meninjau dan menyelesaikan serta menerapkan sanksi pidana sesua dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan. Free download pp no 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negri sipil, klik disini. Pernyataan ini merupakan respons kpk atas rencana pemerintah dan dpr memasukkan pasal tindak pidana korupsi di rkuhp yang akan disahkan menjadi uu kuhp pada 17 agustus mendatang. Delik dalam bahasa asing disebut delict artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana kbbi mengartikan delik sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undangundang. Politik hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam. Ketentuanketentuan dalam kuhp, selain terkandung dalam kode pidana dan khusus hukum, juga ditemukan dalam berbagai undangundang, seperti uu tersebut. Arief amrullah2 pendahuluan terorisme sebagai salah satu jenis dari activities of transnational criminal organizations merupakan kejahatan yang sangat ditakuti, mengingat ancaman dan akibat yang ditimbulkan cukup. Kajian tindak pidana terorisme dalam presfektif hukum pidana internasional merupakan sebuah bentuk kejahatan yang bukan hanya mengancam bagi. Namun, apabila maksudnya adalah semua perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal yang mengakibatkan tindak pidana terorisme, maka pengaturannya menjadi tidak jelas. Di dalam peraturan pemerintah pengganti undangundang ini ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Tindak pidana ekonomi tpe dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam uu darurat nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi. Tindak pidana aduan klacht delicten adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata pasal 72 kuhp atau keluarga tertentu dalam halhal tertentu pasal 73 atau orang yang diberi. Semnentara itu, di indonesia dimulai pada tragedi bom bali pada tanggal 12 oktober 2002 oleh amrozi dan kelompoknya.

Tindak pidana yang diancam hukuman mati dalam ruu kuhp 1 242 terorisme 2 244 terorisme menggunakan bahanbahan kimia 3 247 penggerakan, pemberian bantuan dan kemudahan untuk terorisme 4 249 terorisme 5 250 perluasan pidana terorisme 6 251 terorisme 7 262 ayat 2 perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan 8 269 ayat 2 makar terhadap. Dalam sistem hukum pidana indonesia memuat tentang sanksi hukuman bagi kejahatan yang dilakukan oleh teroris yaitu dalam uu no 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme. Pengertian hukum pidana hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturanperaturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Ppt hukum pidana powerpoint presentation free to view. Dari pengertian diatas, kami menyimpulkan bahwa tindak pidana terorisme adalah tindakan radikal yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan dan tindak pidana terorisme tersebut dipicu dengan perbedaan pemahaman tentang agama, ideologi, etnis, suku, yang ditujukan kepada masyarakat sipil maupun nonsipil.

Untuk memberikan gambaran mengenai jenis tindak pidana dalam tindak pidana terorisme. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 1 ayat 1 kuhp yang merupakan asas legalitas. Terorisme wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas. Hal ini terdapat dalam delikdelik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang pasal 333 kuhp diancam dengan pidana penjara paling lama 8 delapan tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan lukaluka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 dua belas tahun. Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi oleh karena itu hokum pidana selama ini hanya mengenai orang, seorang atau sekelompok orang sebagai subjek hokum. Asas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik hukum pidana indonesia, yang mengikuti warga negaranya kemanapun ia berada. Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pasal 1 dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah. Perubahan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor. Kualifikasi perbuatan persiapan yang dapat dipidana berdasarkan undangundang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme berdasarkan rumusan pasal 53 ayat 1 kuhp, unsurunsur percobaan adalah. Kuhp merupakan bagian hukum politik yang berlaku di indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian. Contoh makalah hukum pidana tentang macammacam delik. Pdf pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan persiapan. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana. May 30, 20 tindak pidana terorisme pasal 1 angka 1 terorisme adalah segalaperbuatan yang memenuhi unsurunsurtindak pidana sesuai dengan ketentuandalam peraturan pengganti undangundang ini.

Apr 01, 2012 yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar hukum agraria nomor 9 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, undangundang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dan sebagainya. Definisi terorisme jenis, contoh terorisme dan hukum pidana. Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana analisis terorisme yang dilakukan amrozi cs kaitannya dengan tindak pidana terorisme sesungguhnya bukanlah fenomena baru karena terorisme telah ada sejak abad ke 19 dalam peraturan politik internasional. Penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh.

1486 1207 138 54 1177 256 386 187 1235 91 1314 763 750 691 79 390 1445 1359 1351 671 933 1444 681 1117 384 930 632